Tagih Janji DPRD Kalbar, HMI Pontianak Tunggu Kepastian | Pontianak Satu

Tagih Janji DPRD Kalbar, HMI Pontianak Tunggu Kepastian

Foto: Hakiki Ketua HMI Cabang Pontianak
PONTIANAK SATU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pontianak tagih Janji Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat.

Menurtunya, DPRD pernah berjanji ketika HMI aksi pada 25 September 2019, janji itu disampaikan oleh sekretaris dan wakil ketua DPRD Kalimantan Barat (Kalbar), pada saat itu mereka berjanji akan melibatkan HMI membuat Perda inisiatif tentang penanggulangan bencana.

"Kita pernah dijanjikan Perda inisiatif oleh DPRD Kalbar, pada 25 September 2019 saat kami aksi. pada saat itu kami dari berbagai macam organisasi dan berbagai macam isu seperti RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU KUHP. Namun HMI cabang Pontianak hanya fokus terhadap isu regional saja. Mengingat untuk isu nasional sudah banyak yang memikirkan dan sudah banyak yang ingin mengupas tuntas," kata Hakiki ketua HMI Pontianak saat diwawancara, Rabu (29/01/20).

lebih lanjut ia menyampaikan, HMI fokus pada isu regional saja yakni, isu  Karhutla sebab Karhutla telah merusak ekosistem, isu kami pun sangat diapresiasi oleh pak Suryansyah (wakil ketua DPRD Provinsi Kalbar) dan pak Ridwan (sekretaris DPRD Provinsi Kalbar), mereka pun menyampaikan nanti pada saat pembuatan Perda Pencegahan karhutla HMI akan dilibatkan oleh DPRD Provinsi  kalbar yang di sebut dengan perda Inisiatif.

Hakiki yang sekarang menjabat sebagai ketua HMI itu menagih janji DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Hal itu ia sampaikan sebagai bentuk rasa simpatinya terhadap persoalaan Karhutla yang tidak kunjung selesai sampai saat ini.

"Oleh karena itu mulai hari ini kami mencoba menagih janji yang pernah di tawarkan kepada kami. Mengingat seperti AKD sudah di bentuk dan kemarin-kemarin sudah meributkan tentang SILPA. Oleh karena itu, mulai sekarang mari kita bahas apa yang sekiranya akan menjadi topik hangat untuk dibahas di tahun ini seperti KARHUTLA yang pembahasannya tidak kunjung selesai tiap tahun," jelasnya.

Bukan hanya persoalaan Karhutla yang belum junjung selesai, Hakiki juga menuturkan bahwa  anggaran untuk KLHK Kini sudah bertambah sebanyak 2,3 triliun, yang awalnya 7 triliun sekarang sudah meningkat sebanyak 9,3 triliun setelah menteri KLHK menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2020.

"anggaran KLHK Kini sudah bertambah sebanyak 2,3 triliun, yang awalnya 7 triliun sekarang sudah meningkat sebanyak 9,3 triliun setelah menteri KLHK menerima daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) 2020. Sehingga dengan bertambahnya anggaran ini bisa saja persoalaan karhutla bisa ditangani dan diselesaikan, baik itu yang memang tidak sengaja dibakar atau saja sengaja dibakar," pungkasnya.

TerPopuler