Ratusan Peserta BPJS Kesehatan Pontianak Pilih Turun Kelas | Pontianak Satu

Ratusan Peserta BPJS Kesehatan Pontianak Pilih Turun Kelas

Foto: Suasana di Kantor BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kota Pontianak, Senin (06/01/2020) Image/Tribun Pontianak.
PONTIANAK SATU - Terkait iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi naik sejak 1 Januari 2020, mendorong peserta kelas I dan II memilih untuk turun kelas.

Dirilis Tribun Pontianak, Kepala BPJS Kesehatan kc Kota Pontianak, Juliantomo menyampaikan bahwa, sejak November hingga 3 Januari 2020 terdapat 800 peserta yang memilih untuk turun kelas, dengan rata-rata perhari bisa mecapai 20 peserta.

"Perpindahan kelas ini cukup lumayan banyak ya, dari November kemarin sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 kemarin total dari rekapan kita ada sekitar 800-an peserta untuk turun kelas, dengan rata-rata perhari bisa mencapai 20 peserta," ujar Juliantomo kepada Tribun Pontianak, Senin (06/01/2020).

Namun dari angka tersebut, Juliantomo mengatakan bahwa, jumlah tersebut adalah jumlah peserta yang datang langsung ke kantor, bukan yang turun kelas melalui aplikasi.

""enurunan kelas itu bisa melalui aplikasi online dari rumah. Dan berhubung datanya yang dari online itu langsung ke server pusat, jadi datanya khusus, kitapun belum mendapatkan datanya," lanjut Juliantomo.

"Berarti kalo dengan data itu (peserta melalui aplikasi online), bisa dipastikan jumlahnya pasti bisa diatas 800an," tambahnya.

Dari jumlah tersebut, Juliantomo menyebutkan, peserta yang turun kelas rata-rata menjadi turun ke kelas III.

Kemudian dikatakan Juliantomo juga, peserta memang bisa memilih untuk melakukan penurunan kelas, hingga turun dua tingkat dari kelas keperawatannya yang lama.

Sehingga hal ini bisa menyesuaikan kemampuan peserta dalam membayar iuran.

"Kalau untuk di masyarakat alhamdulillah, mungkin yang merasa keberatan cukup dengan turun kelas saja jadinya. Hingga bisa dari kelas I ke kelas III dan kelas II bisa ke kelas III," jelasnya.(*)

Baca juga: Iuran BPJS Naik, PBNU Sebut Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Rakyat Miskin

TerPopuler