Pelayanan Publik Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Era Revolusi Industri 4.0 | Pontianak Satu

Pelayanan Publik Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Era Revolusi Industri 4.0

Foto: Ahadian Gnardj, SH. Mahasiswa Magister IAP Universitas Tanjungpura
PONTIANAK SATU - Perkembangan Revolusi Industri 4.0 saat ini sedang gencar-gencarnya menjadi topik hangat dalam dunia bisnis maupun pemerintahan. Para pembisnis mulai bergerak cepat melakukan perubahan, tidak hanya pembisnis saja, para ASN juga turut serta menanggapi revolusi industri 4.0. Tidak bisa dipungkiri pemerintah harus memiliki strategi yang jitu untuk mempersiapkan para ASN di Tanah Air untuk siap mengikuti perkembangan ini.

Hal ini merupakan salah satu perubahan bagi para ASN di Tanah Air untuk siap mengikuti perkembangan ini. Hal ini merupakan salah satu perubahan bagi para ASN, dan harus ditanggapi dengan meningkatkan ketrampilan diri dan tetap menunjung tinggi rasa nasionalisme.

Penting bagi para ASN untuk mengembangkan diri, bersikap kritis, berinovasi sehingga mampu menyeimbangkan dengan perkembangan global. Tugas bagi para ASN untuk melayani masyarakat di masa mendatang tidak mudah, para ASN perlu memiliki kemahiran dalam menghadapi era Industri 4.0 terutama dibidang teknologi.

Pemerintah adalah suatu bentuk organisasi, dimana anggota organisasi tersebut adalah para ASN. Dalam suatu organisasi, untuk menghadapi perubahan agar perubahan dapat berjalan dengan sukses dibutuhkan kerjasama dalam seluruh anggota yang dalam hal ini adalah ASN. Untuk menghadapi perubahan perlunya inovasi-inovasi yang kreatif dan mumpuni dalam menunjang kinerja para ASN demi terwujudnya cita-cita bangsa.

Para ASN memerlukan pelatihan ketrampilan terutama dalam bidang teknologi. Tidak bisa dipungkiri beriringan dengan perkembangan revolusi industri 4.0 berkembang pula teknologi. Oleh karena itu, para ASN terutama dalam bidang-bidang administrasi diperlukan pelatihan khusus. Dengan mahirnya para ASN dalam bidang teknologi, memudahkan proses pelayanan masyarakat.

Era revolusi industri 4.0 ditandai dengan penemuan teknologi informasi digital yang canggih telah mempengaruhi kehidupan global. Teknologi informasi merupakan elemen penting dalam masyarakat untuk menunjang kegiatan sosial-ekonomi. Contohnya, sistem online dan robotik, e-commerce, fintech berbasis digital digunakan untuk mendukung layanan cepat. Tetapi sistem digital tersebut juga dapat mengakibatkan permasalahan seperti pengurangan tenaga kerja.

Pemerintah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan pelayanan sehingga menjadi lebih efisien dan efektif. Pemerintah perlu melakukan pengembangan kompetensi sosial dan politik industri 4.0 aparatur sipil negara (ASN) agar menjadi profesional dalam pelayanan publik berbasis digital dan perluasan akses teknologi informasi kepada warga masyarakat agar lebih banyak menikmati manfaat dari teknologi informasi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian pelayanan publik berbasis digital di Indonesia pada era revolusi industri 4.0.

Pegawai Negeri Sipil atau PNS, yang disebut juga dengan Aparatur Sipil Negara atau ASN, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa tugas dadn fungsi PNS selain sebagai Pembuat dan Pelaksana Kebijakan Publik dan Perekat Pemersatu Bangsa juga berperan sebagai Pelayan Publik. (UU No.5/2014,2015).

Berkaitan dengan era Revolusi Industri 4.0 maka sebagai pelayan publik tentunya PNS dituntut untuk bekerja lebih maksimal lagi agar ekspectasi masyarakat terhadap PNS semakin terjawabkan. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara PNS berpikir atau mind set, cara PNS dalam menyikapi kemajuan jaman, dan cara PNS dalam berinteraksi satu dengan yang lain. Bagaimanapun semua akan mengalami perubahan.

Perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan. Dari sisi perubahan pola pikir atau mindset, PNS tidak lagi berpikir rutinitas, melainkan berpikir out of the box, bila perlu berpikir out of the side box. Mindset sebagai pelayan publik, PNS tidak lagi harus bermental dilayani tetapi harus mental melayani. Wawasan dan pengetahuan juga harus global, tidak berada dalam pikiran yang sempit dan tidak terbuka, serta alergi terhadap pendapat orang lain. Keahlian juga prly ditingkatkan, dan sikap mental harus dirubah. Begitu juga pengetahuan tentang kompetensi pemerintahan harus diperdalam.

Dalam menyikapi perkembangan global, maka PNS di era Revolusi Industri 4.0, tidak lagi hanya bersikap statis tetapi dinamis. Tidak lagi takut pada kemajuan teknologi tetapi harus pintar teknologi, bahkan bila perlu mampu menguasai, mengatur dan mengendalikan teknologi, terutama teknologi informasi.

Teknologi informasi adalah indikator dari kebangkitan Revolusi Industri 4.0. penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat sudah sangat bersifat masif. Kemajuan teknologi informasi yang merupakan penggerak Revolusi Industri 4.0, dapat dilihat dari keberadaan teknologi informasi yang diwujudkan dalam berbagai fasilitas aplikasi, penggunaan jaringan internet dan atomatisasi peralatan mekatronika lainnya. Itulah sebabnya, jika PNS tidak menguasai teknologi maka pekerjaan yang dilakukannya akan tertinggal dan menghilang. Begitu pentingnya peran PNS dalam menguasai teknologi ini karena kedepan, pekerjaan selain melibatkan kemampuan sains, teknis dan matematika, juga teknologi dan internet of things.

Yang lebih penting lagi, di era Revolusi Industri 4.0, PNS juga harus bisa menciptakan dan melakukan inovasi terutama berkaitan dengan inovasi pelayanan publik. Inovasi yang didukung dan berbasis dengan perkembangan teknologi. Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk meningkatkan kompetensinya, baik dalam hal pengetahuan, ketrampilan, maupun perilakunya. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab tantangan era Revolusi Industri 4.0. Sektor publik atau pemerintahan merupakan salah satu unsur penting bagi Indonesia untuk mendapatkan kemanfaatan dari berbagai peluang Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan pengunaan teknologi secara massif. Visi yang sangat menantang dan sangat kontekstual sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0, ASN harus punya semangat inovatif dan mampu mengembangkan diri. Untuk menjawab tantangan Revolusi 4.0 di kalangan ASN, maka setiap ASN harus memiliki pola pikir melayani, bukan dilayani. Tanpa semangat melayani, tidak akan ada kreativitas dan inovasi, terlebih masyarakat kini sudah mulai terbiasa dengan pelayanan yang serba praktik.

Pelayanan pemerintah tidak boleh kalah, demi pelayanan yang cepat efisien dan responsif, diperlukan ASN yang profesional, melek teknologi, dan punya semangat pelayanan yang tinggi. Mengimplementasikan inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaaan pemerintahan dan pelayanan publik untuk menghadapi Revolusi Industri 4.0, yakni dimulai dengan proses tata kelola, pelayanan yang cepat lewat teknologi informasi, laporan pemerintah daerah yang transparan dan akuntabel lewat komputerisasi, termasuk pelayanan publik secara online. Perubahan mindset merupakan inti reformasi birokrasi. Oleh sebab itu, pihaknya selalu mendorong seluruh ASN untuk mengubah mindset menjadi pelayan masyarakat.

Pengembangan ASN merupakan kunci penting memperbaiki kualitas birokrasi, apalagi pelayanan yang cepat, simple dan inovatif menjadi tuntutan masyarakat saat ini. Dalam rangka pelayanan publik berbasis digital di Indonesia, maka pemerintah dituntut untuk mengarah ke pelayanan berbasis digital. Ketersediaan informasi oleh pemerintah kenyataannya belum sesuai harapan masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah mulai mengarah ke era digital. Masyarakat bisa mengakses informasi mengenai perkembangan politik, ekonomi, kinerja pemerintah dan mengakses pelayanan publik. Industri 4.0 memiliki dampak negatif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan menyebabkan hilangnya privasi seseorang akibat persebaran data digital secara mudah sehingga tiada tempat bagi data untuk disembunyikan.

Pemerintah perlu memanfaatkan peluang peningkatan pelayanan publik berbasis inovasi teknologi untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, karena rendahnya persentase masyarakat memanfaatkan internet dalam pelayanan publik. Dampak positif dan negatif yang timbul dalam era digital menurut Setiawan sebagai berikut :

Pertama, dampak positif era digital, antara lain: (1) Informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya; (2) Tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita; (3) Munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik; (4) meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; (5) Munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online diskusi online; (6) Munculnya e-bisnis seperti toko online yang menyediakan berbaga barang kebutuhan dan memudahkan mendapatkannya.

Reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik bermula dari adanya permasalahan birokrasi. Permasalahan pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan belum memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk. Penyelenggaraan pelayanan publik belum sesuai dengan harapan bangsa berpendapatan menengah yang semakin maju dan persaingan global semakin ketat. Permasalahan tersebut perlu diatasi dengan melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 dengan melakukan inovasi pelayanan publik berbasis digital.

Reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik perlu ditunjang dengan aparatur sipil negara yang profesional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, maka dilakukan reformasi birokrasi melalui manajemen aparatur sipil negara untuk menghasikan pegawai aparatur sipil negara yang profesional. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka setiap pegawai negeri sipil mempunyai hak untuk mengembangkan kompetensinya. Pengembangan kompetensi diperlukan terutama dalam rangka menghadapi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia pada era revolusi industri 4.0.

Berdasarkan Undang-Undang Pelayanan Publik maka standar pelayanan merupakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berkewajiban, antara lain: (1) menyusun dan menetapkan standar pelayanan; (2) menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat  pelayanan; (3) menempatkan pelaksana yang kompeten; (4) Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai; (5) memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik; dan (6) melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009).

Arus revolusi Industri 4.0 serba digital tak bisa dibendung, termasuk oleh para penyelenggara negara atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem atau teknologi pelayanan publik kedepannya tak boleh lagi sebatas pertemuan fisik, namun pelayanan bisa dilakukan dari manapun. Penguasaan teknnologi dalam sistem pemerintahan, memiliki tujuan untuk menciptakan Smart ASN yang searah dengan dinamisasi pemerintahan di era digital. Ada dua hal yang harus diadopsi dari revolusi teknologi. Pertama, adalah membangun kerangka open govenment, yang menitikberatkan triangulasi kepentingan antara pemerintah, sektor privat, dan masyarakat. Pemerintah dituntut semakin terbuka dan aktif menggandeng warga dan sektor privat untuk mewujudkan pelayanan publik yang semakin dinamis. Kedua, pemerintah perlu membangun e-government system di seluruh struktur internal institusi atau kelembagaannya.” Maka yang dibangun adalah postur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terpadu dari pusat hingga daerah, hingga ujung terdepan pelayanan publik. Era milenial adalah puncak peradaban masa depan, nasib bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh generasi Smart ASN. Generasi muda yang menjadi ASN saat ini, adalah tulang punggung harapan bangsa untuk melahiran birokrasi yang semakin dinamis.

Sistem E-Government yang merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan terutama pelayanan publik masih sangat minim. Masih sedikit Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi dalam proses pelayanan publik. Padahal jika E-Government sendiri diterapkan disetiap pemerintahan maka hal tersebut sejalan dengan Revolusi Industri 4.0.

E-Government memiliki banyak manfaat dalam sistem  berdemokrasi yang saat ini kita terapkan diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet. Selain itu untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan, menghemat anggaran pemerintah, serta memudahkan alur informasi yang dapat diakses secara terbuka guna mewujudkan cita-cita good governance dan open government pada penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Salah satu prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Indonesia hingga 2024 yaitu mewujudkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), telah mencanangkan pembangunan “Smart ASN” 2024. Hal ini menjadi pondasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya di Era Digital dan Revolusi Industri 4.0.  Dalam menghadapi Era Digital, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) melakukan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government.

Untuk mendorong percepatan tersebut, kompetensi ASN khususnya dari generasi milenial yang relatif “open minded”, cerdas, dan inovatif, didukung dengan karakteristik “Smart ASN” yang memiliki jiwa nasionalisme; integritas; wawasan global; komunikasi; keramahan; jejaring; dan wirausaha,akan membawa perubahan bagi pelayanan publik. Selain itu, komitmen pemerintah untuk bekerja sama dan berkolaborasi denngan semua stakeholders adalah upaya untuk menciptakan inovasi di bidang pemerintahan.

Dengan masuknya generasi milenial sebagai ASN, maka konsep “Smart ASN” dan e-government bisa diterapkan menuju pelayanan publik tidak hanya berkualitas, tapi juga berkelas dunia. Kemampuan inovasi juga menjadi penting dalam revolusi industri 4.0. Inovasi menggantikan yang lama agar menjadi lebih efisien dan efektif. Perubahan tersebut dimulai dari kultur birokrasi yang mengakomodir ide-ide kreatif; pembelajaran dalam –engembangan kompetensi ASN, hingga penataan ruang kantor yang khas milenial. Pengembangan kompetensi ASN juga mengarah pada kebijakan yang melindungi pihak swasta, agar kepemilikan industri digital tidak dimonopoli asing dan masyarakat hanya menjadi konsumen.

Disusun oleh : Ahadian Gunardi, SH, Mahasiswa Magister IAP UNTAN 2020

TerPopuler