Menunggu Putusan Tak Kunjung Keluar, Kuasa Hukum Maria Lestari Layangkan Surat ke DKPP | Pontianak Satu

Menunggu Putusan Tak Kunjung Keluar, Kuasa Hukum Maria Lestari Layangkan Surat ke DKPP

Foto: Nidia Candra, SH (kiri) dan Mikael Yohanes, SH (kanan) Kuasa Hukum Maria Lestari, S.Pd.
PONTIANAK SATU - Kuasa Hukum Maria Lestari, S.Pd sebagai pengadu, Nidia Candra, SH, Mikael Yohanes, SH, dan Florensius Boy, SH, sangat berterima kasih kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah merespon surat yang telah dilayangkan.

Diketahui, teradu dalam perkara ini ialah seluruh komisioner KPU dan Bawaslu Provinsi Kalbar serta KPU dan Bawaslu Kabupaten Landak.

"Penyelenggara Pemilu seharusnya memegang teguh Asas-asas Pemilu LUBER dan JURDIL serta wajib menerapkan prinsip Penyelenggara Pemilu menjaga integritas seperti jujur, mandiri, adil, akuntabel dan profesionalitas serta sumpah atau janji sebagai penyelenggara Pemilu," kata Nidia Candra, SH, Kamis, (19/12/2019).

Dalam surat itu Nidia Candra meminta untuk segera mengeluarkan putusan yang cukup lama dan melewati waktu yang telah diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Ia menyebutkan ada 2 (dua) poin yang akan disampaikan sebagai respon dari Putusan DKPP Perkara Pengaduan Nomor Register 212-PKE-DKPP/VIII/2019.

"Pertama, ucapan terima kasih kepada DKPP telah memutus dari 20 Penyelenggara Pemilu hanya 5 Penyelenggara Pemilu yaitu Bawaslu Provinsi Kalbar dengan sedikit mengutip pertimbangan hukum terkesan mempersulit Pengadu," ucapnya.

Dalam ikhtiyar mengungkap kebenaran dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan oleh keenam PPK yang pada akhirnya terbukti melalui Putusan Bawaslu RI Nomor 13/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019.

"Sehingga jelas ketidakprofesionalan teradu dalam menangani laporan pelanggaran administrasi pemilu menyebabkan penyelenggaraan pemilu menjadi tidak efesien dan tidak efektif," paparnya.

Teradu lanjut pengacara itu, terbukti melanggar Pasal 15 huruf e, huruf f dan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

"Kedua, bahwa kami sangat menyayangkan dalam memutus perkara aquo, DKPP tidak mempertimbangan Pokok Aduan kami terutama pada poin 27 hingga poin 34 tentang kejadian perusakan kotak suara dan C1 Plano," paparnya.

Dengan mempertimbangkan alat bukti, kesimpulan dan tambahan alat bukti serta fakta hukum dalam persidangan dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, serta kesaksian Kasek KPU Landak di bawah sumpah yang tidak membantah kejadian perusakan kotak suara dan C1 Plano.

"Juga tidak adanya bantahan terhadap Pokok Aduan Pengadu, Kesaksian Saksi, Fakta Hukum Persidangan, serta Alat Bukti Tambahan dalam jawaban KPU Landak yaitu Teradu I hingga Teradu V, dan hal senada juga dilakukan dengan tidak ada jawaban bantahan dari Teradu VI dan Teradu X tentang perusakan kotak suara, C1 Plano," bebernya.

Serta bantahan alat bukti baru tentang pembukaan kotak suara pada tanggal 22 Juni 2019 yang menjadi alasan KPU Landak perintah PHPU yang jelas bertentangan dengan tanggal dan jadwal sidang di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagaimana Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2019 tentang jadwal sidang PHPU Pileg 2019, di mana jadwal putusan PHPU tanggal 6 hingga 9 Agustus 2019.

"Tapi KPU Landak secara terang benderang membuka kotak suara dengan alasan perintah PHPU tanggal 22 Juni 2019," jelas kuasa hukum Maria.

Sebagai Kuasa hukum, ia akan mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya seperti Laporan Pidana berdasarkan bukti-bukti yang ada dan dimilikinya.

"Hal tersebut semata-mata untuk mencari keadilan dan menegakan demokrasi sehingga untuk ke depannya menjadi cermin bagi seluruh masyarakat Kalbar bahwa jadilah garda terdepan dalam menjaga Pemilu tetap LUBER dan JURDIL," terangnya.

Serta kepada penyelenggara Pemilu untuk bersikap dan berprinsip sebagai Penyelenggara Pemilu menjaga integritas, profesionalitas serta memegang teguh sumpah-janji sebagai penyelenggara Pemilu.

“Jagalah harga diri, jangan jual harga diri untuk kemajuan demokrasi Kalimantan Barat yang lebih baik," tutupnya. (*)

TerPopuler