Komisi V Minta Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Penyelenggara Angkutan Jelang Natal dan Tahun Baru 2020 | Pontianak Satu

Komisi V Minta Kemenhub Tingkatkan Pengawasan Penyelenggara Angkutan Jelang Natal dan Tahun Baru 2020

Selasa, 03 Desember 2019, 20.19
Syarif Abdullah Al Kadrie, DPR RI Dapil II Kalbar
Foto: Syarif Abdullah Al Kadrie, DPR RI Dapil I Kalimantan Barat saat ditemui oleh awak media.
PONTIANAK SATU - Wakil ketua komisi V Syarief Abdullah Al Kadrie, meminta kepada Kementrian Perhubungan selaku koordinator penyelenggara Angkutan jelang Natal dan Tahun Baru terpadu tingkat nasional pada tahun 2019 bersama dengan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas, dan Korlantas Polri serta penyedia jasa angkutan ransportasi nasional, mempersiapkan angkutan natal 2019 dan tahun baru 2020 secara lebih baik.

Oleh karenanya legislator asal Kalimantan Barat (Kalbar) itu juga mendesak Kementrian Perhubungan (Kemenhub) untuk meningkatkan pengawasan terhadap badan usaha angkutan udara niaga berjadwal/maskapai di Indonesia dalam memperbaiki penanganan keterlambatan penerbangan (delay management) termasuk penyiapan armada cadangan dari setiap maskapai jika terjadi gangguan yang menyebabkan armada tidak dapat diterbangkan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap maskapai yang penanganan keterlambatan penerbangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menghindari gangguan pelayanan penerbangan, diharapakan agar setiap maskapai memiliki Armada cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan yang menyebabkan armada tidak dapat diterbangkan. Hal ini menjamin ketepatan jadwal untuk keberangkatan pesawat, selain itu juga dengan adanya pesawat cadangan tersebut yang secara khusus disiapkan untuk menggantikan pesawat yang bermasalah nantinya, bukan pesawat yang sedang maintenance atau robbing sparepart," tegas Syarief Abdullah saat memimpin Rapat Kerja Dengar Pendapat (RDP) komisi V DPR RI dengan Kementrian Perhubungan, Kementrian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Korlantas Polri Dan Penyedia Jasa Angkutan, Senin (02/12/2019).

Syarief yang juga merupakan politisi dari partai NasDem itu juga meminta kepada Kemenhub dan Badan Usaha Angkutan Udara mengenai tarif batas atas maupun batas bawah terdapat dalam peraturan menteri perhubungan nomor 14 tahun 2016, untuk membuat terobosan-terobosan kebijakan terkait tarif angkutan udara.

"Saya meminta Kemenhub dan Badan Usaha Angkutan Udara untuk membuat terobosan kebijakan terkait tarif angkutan udara untuk situasi perpindahan orang dalam waktu bersama, baik lebaran maupun natal. Masayarakat selalu mengeluh terkait tingginya tiket saat hari momentum seperti ini," tandasnya saat memberikan pertanyaan kepada Kementrian Perhubungan Badan Usaha Angkutan Udara di ruang KKV.

Tak sampai di situ mantan Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI itu juga meminta kepada pihak BMKG ntuk memperluas diseminasi informasi BMKG khususnya terkait potensi terjadinya bencana yang diakibatkan oleh cuaca ekstrim dan memaksimalkan peringatan dini serta memastikan informasi tersebut sampai ke masyarakat khususnya di daerah yan menjadi titik kumpul banyak orang saat liburan.

"Tentu ini menjadi perhatian kepada BMKG agar sistem peringatan dini harus dimaksimalkan, khusunya di daerah- daerah yang menjadi titik kumpul banyak orang saat liburan. Misalnya natal dan lebaran agar tidak terjadi kejadian kecelakaan yang beerulang," jelasnya. (Mus)

TerPopuler