Syarif Al Kadrie: Infrastruktur Transportasi Harus Mendukung Konektivitas dan PSO | Pontianak Satu

Syarif Al Kadrie: Infrastruktur Transportasi Harus Mendukung Konektivitas dan PSO

Kamis, 14 November 2019, 14.26
Foto: Syarif Abdullah Al Kadrie DPR RI Komisi V, saat ditemui oleh awak media
PONTIANAKSATU.ID - Komisi V DPR RI terus mendorong pembangunan Infrastruktur dasar dan transportasi yang harus dimaksimalkan perannya dalam rangka mendukung konektivitas dan distribusi hasil pembangunan secara adil merupakan kewajiban layanan publik atau yang disebut Public Service Obligation (PSO).

“Kita meminta peran aktif Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan transportasi nasional yang terintegrasi dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar masyarakat,” tegas Syarif Abdullah Al Kadrie saat Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Syarif, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR RI menyoroti pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung untuk memperlanjar arus transportasi dan mobilisasi penumpang dari jakarta ke bandung serta sebaliknya.

Selain itu, isu nasional yang disorotinya adalah pembangunan infrastruktur transportasi di ibu kota baru yang memperhatikan isu lingkungan mengingat Kalimantan Timur sebagai paru-paru dunia.

Pembangunannya harus mengedepankan transportasi massal yang berteknologi tinggi dan ramah lingkungan yang diterjemahkan dalam konsep Smart City, and Smart Mobility.

Dalam Rapat Kerja tersebut, Legislator Dapil Kalimantan Barat I ini mendorong sejumlah program prioritas pembangunan infrastruktur transportasi di Kalbar, antara lain penyelesaian pembangunan pelabuhan internasional Kijing di sungai Kunyit, pembangunan perpanjangan runway bandara Supadio

Sehingga nantinya Kalbar dapat dan layak dijadikan untuk embarkasi haji, pembangunan Bandara Sukadana di Kabupaten Kayong Utara, pembangunan bandara Singkawang, dan pembangunan pelabuhan Sintete Sambas.

Di sisi lain juga didorong pembangunan pelabuhan Padang Tikar di kabupaten Kubu Raya segera dituntaskan.

Kemenenterian Perhubungan juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan  akses jalan dari dan ke pelabuhan Padang Tikar tersebut.

“Saya terus mendorong pembangunan aksesibilitas dan konektivitas berbasis pengembangan kawasan ekonomi serta public service obligation yang tepat sasaran bagi masyarakat Kalbar,” kata Syarif Abdullah yang juga alumni Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Pada kesempatan rapat tersebut, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan Rencana Strategis dan program prioritas Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 antara lain pembangunan infrastruktur transportasi udara, darat, laut, dan perkeretaapian demi mendukung kemajuan nasional. (Mus)

TerPopuler