Kongres GmnI Syarat Politik Praktis, Abai Terhadap AD/ART dan Kembalikan Arah Perjuangan pada Relnya | Pontianak Satu

Kongres GmnI Syarat Politik Praktis, Abai Terhadap AD/ART dan Kembalikan Arah Perjuangan pada Relnya

Rabu, 27 November 2019, 16.19
Logo Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GmnI)
Foto: Logo Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GmnI)
PONTIANAK SATU - “Jangan jadikan GmnI sebagai alat komuditi politik praktis, dan jangan memperkosa idiologi GmnI demi nafsu serakah serta birahi politik, dan itu bukan hanya mengkhianti idiologi, kaum marhen dan marahenis. Sebab menurut Ir. Soekarno yang tidak murni akan terbakar mati”.

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (DPP GmnI) tidak mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai landasan berpikir dan berjuang, baik penataan organisasi secara administrasi maupun bergerak berjuang membela kepentingan rakyat sebagai dasar perjuangan sesungguhnya.

Tidak taat terhadap AD/ART tentu bukan sekedar omong kosong, hal ini berangkat dari terbelahnya Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GmnI Pontianak yang diobrak abrik hancur demi kepentingan segelintir kelompok DPP GmnI.

Politisasi ini sungguh mengguncang perasaan kaum marhaenis yang ada di Pontianak. Kronologinya DPC GmnI Pontianak tentu barangkat dari pengurus DPC periode 2017-2019 yang berakhir pada bulan Februari 2019 yang tidak malaksankan tugasnya yakni Konferensi Cabang (Konfercab), berbagai upaya pun dilakukan termasuk menyurati DPP GmnI untuk menyelesaikan polemik ini.

Namun sayangnya DPP tidak menggubris, malah digantungkan tidak jelas alias sumir, sehingga pada akhirnya dua Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) menginisiasi Konfercabsu atau disebut Konferensi Cabang Khusus yakni DPK Universitas Panca Bakti (UPB) Pontianak dan DPK Universitas Tanjungpura (UNTAN) Pontianak, tentu secara AD/ART sah dan memenuhi syarat karena DPK yang berada di bawah DPC GmnI Pontianak hanya terdiri dari tiga DPK.

Pelaksanaan konfercab pada tanggal 15 September 2019 tersebut menghasilkan keputusan-keputusan orgnanisasi pertama terkait arah perjuangan GmnI dua tahun kepadan, pemebanahan admnistrasi dan ketua DPC GmnI Pontianak yakni Vandius Pandi dll.

Namun sayangnya, setelah hasil Konfercabsus dan setelah memenuhi langkah-langkah membuat dan melaporkan hasil Konfercabsus serta mengajukan SK kepengurusan DPC GmnI Pontianak hingga saat ini DPP Gmni tak kunjung megeluarkan SK kepengurusan sampai menjelang pelaksanaan Kongres GmnI di Ambon.

Berdasarakan Informasi yang diperoleh dari Vandius Pandi selaku ketua terpilih DPC GmnI Kota Pontianak hasil Konfercabsus saat bertemu dengan Robyatullah Kusuma Jaya selaku ketua DPP GmnI malah dialihkan kepada Imanuel Cahyadi selaku bidang Organisasi di DPP GmnI tanpa konfirmasi yang jelas pun kemudian DPP GmnI sampai saat ini tidak mengeluarkan SK DPC GmnI Pontianak.

Hal ini tentu adalah sikap tidak jelas dan tidak bertanggungjawab seorang ketua DPP dan pengurus DPP GMNI serta mengabaikan kepentingan organisasi.

Berdasarakan kroologis tersebut kuat dugaan saya DPP GmnI telah memainkan cara-cara kotor dan kejam menghacurkan DPC GmnI Pontianak hanya demi kekuasaan dan kepentigan segelintir orang, melanggar AD/ART sebagai acuan dasar organisasi, dan telah mengkhiati nilai-nilai perjugangan organisasi.

Dugaan Kedua DPP GmnI saat ini telah bergeser jauh dari arah perjuangan GmnI yakni perjuangan rakyat malah cendrung bermitra dengan kapitalis dan elit politik serta berpolitik prakatis demi meraup keuntungan pribadi maupun kelompoknya sendiri.

Bahkan ironisnya dan sangat diayangkan selama ini DPP GmnI absen dari perjuangan kerakyatan bahkan tidak sama sekali menempatkan sebagai organisasi yang memperjuangkan kepetingan rakyat dan kaum marhaen.

Melalui dugaan-dugaan tersebut tentu mejadi catatan hitam bagi GmnI khsusunya bagi DPP GmnI yang cenderung berpolitik praktis dan abai terhadap perjuangan rakyat.

Catatan pertama GmnI harus kembali kepada rel perjuagannya, sehingga GmnI sebagai organisasi mahasiswa yang berjuang bersama rakyat dan untuk rakyat tidak dikomuditikan oleh oknum-oknum yang hanya ingin memanfaatkan GmnI demi kepentingan pribadi.

Catatan kedua GmnI mesti taat terhadap AD/ART dan menjalankan tata tertib admintrasi keorganisasian berdasarakan AD/ART.

Catatan ketiga GmnI melalui Kongres yang dilaksanakan di Kabupaten Ambon Provinsi Maluku mampu menghasilkan keputusan organisasi yang mampu mengawal dan meperjuangankan kepentingan rakyat bukan kepentingan rezim, dan elit politik saja.

Catatan keempat DPP GmnI mampu meyelesaikan konflik DPC GmnI Pontianak agar searah seperjuangan dalam mengawal kepentingan rakyat serta konfirmasi dengan jelas status DPC GmnI Pontianak agar tidak ada dusta diantara sesama kaum marhaenis.

Selamat berkongres
Merdeka……..!
GmnI………..!
Marhaen …………!


Penulis: GmnI Muda Pontianak

TerPopuler