Komisi V Bahas Final Report KNKT Mengenai Investigasi Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610 | Pontianak Satu

Komisi V Bahas Final Report KNKT Mengenai Investigasi Kecelakaan Pesawat Lion Air JT-610

Selasa, 26 November 2019, 13.27
Foto: Syarif Abdullah Al Kadrie, Wakil Ketua Komisi V DPR RI saat ditemui oleh awak media, - (Image/Metro TV)
PONTIANAK SATU - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Al Kadrie mendesak operator maskapai penerbangan PT. Lion Mentari Airlines untuk segera menyelesaikan permasalahan ganti kerugian dan segala tanggung jawabnya kepada korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610 dan keluarganya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya mendesak agar operator maskapai penerbangan untuk menjalankan amanat undang-undang," tegas Syarif Abdullah Al Kadrie, dalam rapat kerja bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, di ruang rapat Komisi V, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Syarif Abdullah memaparkan keterkaitan regulasi saat ini tercantum pada Pasal 141 Undang-undang nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang kemudian diperjelas dengan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

"Di mana penumpang yang meninggal dunia di dalam pesawat akibat kecelakaan pesawat akan diberi ganti kerugian," tambah Syarif Abdullah Al Kadrie.

Selain itu, DPR RI dari Dapil Kalimantan Barat I meminta semua pihak terkait dalam penyelenggaraan angkutan udara untuk melaksanakan seluruh rekomendasi KNKT.

"Seluruh penyelenggara angkutan undara agar mentaati rekomendasi KNKT. Di sisi lain guna memberikan jaminan keselamatan penerbangan serta mencegah terulangnya tragedi kecelakaan transportasi udara," ujar Syarif Abdullah Al Kadrie.

Dalam rapat tersebut dibahas juga terkait masalah penerbangan nasional, antara lain penghentian operasional beberapa penerbangan berjadwal di daerah tertentu akibat tingginya harga avtur, masih tingginya harga tiket pesawat, delay pesawat, dan masih adanya pelanggaran kepatutan terhadap prosedur penerbangan.

Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan untuk memberikan sanksi kepada operator penerbangan nasional yang tidak mematuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan penerbangan nasional.

"Itu semua dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, pelayanan kepada penumpang," ungkapnya.(Mus)

TerPopuler