Tolak SK Gubernur Kalbar, Warga Perum IV Pilih Masuk Wilayah Kota Pontianak | Pontianak Satu

Tolak SK Gubernur Kalbar, Warga Perum IV Pilih Masuk Wilayah Kota Pontianak

Kamis, 31 Oktober 2019, 12.27
Foto: warga Perum 4 yang di pelopori Erwan berdialog dengan Pj. Sekda Kubu Raya tentang status perum 4. Rabu (31/10/2018), - (Image/Media Kalbar News)
PONTIANAKSATU.ID - Sejumlah massa yang tergabung dalam Forum Peduli Perumnas IV mendatangi Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (30/10/2019).

Mereka hendak menyampaikan penolakan terhadap penandatanganan berita acara oleh Gubernur Kalbar, Bupati Kubu Raya dan Walikota Pontianak di Kemendagri pada 16 Oktober 2019, yang menyatakan Perumnas IV masuk wilayah administratif Kabupaten Kubu Raya.

"Kita bergerak ke sini karena ada tandangan berita acara dari Kemendgari yang ditanda tangani Walikota Pontianak, Kubu Raya, dan Gubernur yang menyatakan bahwa Perum IV masuk ke Kabupaten Kubu Raya," ujar Ketua Forum Peduli Perumnas IV, Erwan saat diterima Perwakilan Pemprov Kalbar di Ruang Praja Kantor Gubernur Kalbar.

Seperti yang dirilis TribunPontianak, meski gagal bertemu dengan Gubernur Kalbar Sutarmidji yang tengah bertugas ke luar kota, sejumlah massa ini menyampaikan aspirasinya dengan Kepala Biro Pemerintahan, Yohanes Budiman.

Erwan perwailan warga menyampaikan rasa kekecewaannya pada Gubernur Kalbar yang dinilainya tidak aspiratif terhadap perjuangan masyarakat Perumnas IV selama hampir 19 tahun.

"Dia (Gubernur, Red) sebagai perwakilan dari pemerintah pusat, mestinya berani mengambil sikap menetapkan Perum IV bagian dari Wilayah Kota Pontianak," tandas Erwan.

Untuk itu, Erwan akan melayangkan gugatan PTUN atas SK Gubernur yang memutuskan kawasan Perumnas IV masuk ke wilayah Kubu Raya.

"Tadi sudah saya sampaikan melalui Pak Yohanes Budiman untuk menyampaikan ke gubernur agar Kemendagri datang kemari. Termasuk gubernur, bupati, dan wali kota untuk melihat langsung geografis Perum IV itu," ujarnya.

Ia memaparkan jumlah masyarakat perum IV yang hari tengah bersengketa soal batas wilayah berjumlah 17 RT dan 5 RW yang dulunya merupakan warga Kota Pontianak dan secara administratif kini harus pindah kependudukannya sebagai warga Kubu Raya.

"Kita berjuang seperti ini sudah terlalu lama sejak tahun 2000. Makanya sebenarnya malas untuk menyampaikan aspirasi. Ndak ada gunanya. Toh gubernur tidak ada," ujarnya.

Dirinya mengklaim bahwa secara geografis bahwa kawasan Perum IV merupakan wilayah hukum Kota Pontianak. Ia juga mengaku bahwa dulu saat masih menjabat Wali Kota Pontianak, Sutarmidji juga sering meluncurkan bantuan sosial kepada masyarakat Perumnas IV.

Sehingga menurutnya hal tersebut menjadi dasar penentuan bahwa daerah Perumnas IV secara administratif memang masuk Kota Pontianak.

"Pemerintah Pusat sebenarnya mengikuti saja apa kata pemerintah daerah. Tidak serta merta mereka menentukan sendiri," ujarnya.

TerPopuler