Sutarmidji Meradang dan Ancam Laporkan Inspektur Tambang | Pontianak Satu

Sutarmidji Meradang dan Ancam Laporkan Inspektur Tambang

Selasa, 08 Oktober 2019, 12.46
Foto: Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji. (Image/Tribun Pontianak)
PONTIANAKSATU.ID - Kalimantan Barat sebagai daerah penghasil tambang khususnya bauksit, tidak mendapatkan hasil maksimal dari kegiatan tersebut. Bahkan menurut Gubernur Kalbar, Sutarmidji bagi hasil dari sektor Minerba malah turun.

Pada tahun 2019, Kalbar mendapatkan bagi hasil Rp25,56 miliar dan tahun 2020 menurun menjadi Rp16 miliar. Kalbar seharusnya mendapatkan hasil yang lebih besar dari eksploitasi sumber daya alamnya, namun kebijakan pemerintah pusat tidak berpihak pada daerah penghasil.

Untuk bauksit setiap tahunnya ada empat perusahaan mendapat kuota eksport biji bauksit dengan total sekitar 20 juta ton. Dengan jumlah sebesar itu, maka tidak sebanding bagi hasil yang diberikan pemerintah pusat pada Kalbar yang pada tahun 2019 hanya Rp25,56 M dan 2020 Rp16 M.

"Seandainya kita kalkulasikan dengan 20 juta ton dikali 25 dollar (kalau pertonnya 25 dollar) maka nilai ekspornya mencapao 500 juta dollar," ucap Midji saat diwawancarai mengenai tidak seimbangnya hasil yang diterima Kalbar dari bagi hasil Minerba padahal SDA Kalbar dikeruk dan kewenangan ada dipemerintah pusat, Senin (7/10/2019).

Ia menegaskan kuota yang diberikan pemerintah pusat tersebut juga tidak jelas dalam pengawasannya, bisa saja para pengusaha mengelabui dan melebihi dari kuota yang telah ditetapkan.

"Pendapatan daerah minim sekali dari sektor ini, harusnya daerah diberi 1 hingga 2 dollar permetrik ton bouksit yang di ekspor atau diolah dan uang itu semuanya diarahkan untuk infrastruktur," tegas Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Midji menambahkan apabila skema dengan memberikan Kalbar 1 atau 2 dollar per metrik ton bauksit yang diekspor atau yang diolah maka ia yakin infrastruktur Kalbar dalam waktu lima tahun akan ada perbaikan dan peningkatan yang luar biasa.

Kemudian, ia menyinggung masalah jaminan reklamasi pasca penambangan atau mereka melakukan reklamasi, kenyataan dana reklamasi sangat minim.

Saat ini ada indikasi satu kawasan terjadi beberapa kali banjir kkarena eksploitasi yang berlebihan tanpa diikuti reklamasi.

"Suatu saat nanti kalau tidak diatur tegas, maka masyarakat akan mendapat kerugian karena terkena dampak banjir. Inspektur tambang ada indikasi tidak menjalankan fungsinya dengan benar, saya terus dalami dan kalau ketemu saya akan usulkan dia diberhentikan," tegas Midji menyinggung Inspektur tambang yang ada di Kalbar tidak menjalankan tugas dengan benar.

Ia khawatir SDA Kalbar habis masyarakat masih miskin dan bisa tambah miskin, oleh karena itu perlu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

"Belum lagi kita bicara sawit dengan CPO nya. konon katanya Kalbar penghasil CPO terbesar ke dua di Indonesia, tapi bagi APBD tak ada kontribusi," tegasnya NPWP perusahaan hampir semua terdaftar di DKInJakarta, sehingga PPH perusahaan dan direksinya tidakk dihitung untuk Kalbar.

"Bagi hasil pajak ekspor CPO pun tidak ada, harusnya Menkeu memberi bagian untuk daerah penghasil. Bagi hasil pajaknya, apapun jenisnya, harus mempertimbangkan daerah penghasil," ucap Midji menyinggung kebijakan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tidak memperhatikan daerah penghasil.

Ditegaskannya kalau tidak ada bagi hasil untuk daerah penghasil, maka infrastruktur akan hancur dan anggaran daerah tidak cukup untuk membangunnya.

"Saya mohon maaf lah kepada pengambil keputusan di Jakarta, tapi hati dan otak saya tidak bisa membiarkan, mulut dan mata saya tidak bisa saya biarkan tertutup untuk menyampaikan kejengkelan ini dan ini semua untuk kepentingan pembangunan daerah Kalbar," pungkas Sutarmidji.

Sumber: tribunpontianak.co.id

TerPopuler