SDM Berkualitas, Desa Berdaya Masyarakat Sejahtera | Pontianak Satu

SDM Berkualitas, Desa Berdaya Masyarakat Sejahtera

Kamis, 10 Oktober 2019, 21.00
Penulis: Mu'ammar, (SDM Berkualitas, Desa Berdaya Masyarakat Sejahtera).
PONTIANAKSATU.ID - Penguatan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) melalui bidang pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa, mewujudkan Desa berdaya serta menggapai cita- cita masyarakat sejahtera menjadi nilai dasar perjuangan kembali ke kampung halaman Desa Padang Tikar Satu, hal ini merupakan spirit of struggle membangun Desa.

Bukan tidak mungkin kita akan sampai pada titik kemandirian sehingga tercipta kearifan semangat gotong royong serta mengedepankan mufakat sebagai identitas sosiologi masyarakat desa yang akhir-akhir ini terkikis akibat doktrin-doktrin politik kotor yang selalu mengajarkan dan mencontohkan bahkan mengerahkan masyarakat pada politik praktis.

Tentu tidak cukup itu saja dalam rangka menyukseskan pembangunan sebagai wujud cita-cita Bangsa, prinsip transparansi, partisipasi serta akuntabilitas harus benar dapat dijalankan; di berbagai kesempatan dialog yang kami lakukan, kami menemukan banyak bad case yang dilakukan oknum tertentu sebab asas transparansi tidak benar-benar dijalankan, terlebih partisipasi masyarakat hanya sampai pada keterlibatan kerja yang statusnya sebagai pekerja atau pemborong bahkan di wilayah tertentu masyarakat tidak mengetahui secara detail pembangunan tersebut. “Menurut informasi warga setempat kepala Dusun saja tidak dikonfirmasi terkait pembangunan yang akan direalisasikan, diistilahkan kerjanya padahal asas partisipasi menjadi penting untuk dijalankan”.

Kami mengesahkan bahwa sejatinya masyarakat Desa Padang Tikar Satu secara khusus tidak bodoh dan tidak buta, meski dalam hitungan sederhana masyarakat mampu menghitung kebutuhan material bangunan yang dibutuhkan untuk menuntaskan satu titik pembangunan, yang menjadi masalah adalah ketersediaan nafas dan nalar kritis masyarakat terbatas untuk dapat benar- benar mengkritisi setiap kebijakan yang diformulasikan. “Banyak sample yang ada di lapangan, silakan saja cross check untuk mencari kebenarannya apakah yang saya sampaikan merupakan bentuk kecurigaan belaka atau justru ini fenomena yang menggunung”.

Pertanyaan besar yang harus sama-sama kita jawab adalah apakah selamanya kita diam dalam belenggu ini atau justru bangkit meluruskan, apa kita lupa perjuangan leluhur yang telah mendahului sejak zaman Punggawa Said Hamid yang saat itu ditunjukkan Kepala Kampung (sekarang Kepala Desa) Muhammad Ali Budjang hingga akhir tahun 90-an, belum lagi kalau kita bicara status Desa Benalu yang melekat bahwa Padang Tikar Satu yang merupakan titik awal terbukanya wilayah desa lain. “Rasanya terlalu naif jika keberadaan kita hari ini melupakan bahkan tidak menghargai jerih payah leluhur dalam berjuang membangun”.

Dengan slogan "Membangun Kampung Halaman dengan SETIA", kami bertekat pulang dan membangun SETIA yang kami maksud adalah Sistematis Efektif Transparan Inovatif serta Akuntabel, harus sistematisn sebab kalau tidak jadinya nanti berantakan dan kebingungan memulai dari mana dan mengakhiri di mana, efektivitas juga menjadi hal yang mendasar sebab kami melihat banyak pemborosan yang terjadi entah karena ketidakpahaman atau justru kesengajaan.

Nah, bagian transparan ini menjadi PR besar sebab itulah yang menjadi perdebatan dan masalah di daerah mana pun, aneh saja kenapa kita harus alergi dengan penerapan itu padahal transparansi merupakan tameng kokoh yang bisa mengamankan perangkat desa dari jeratan hukum, kita sama-sama sudah cukup lelah menganggap di padang gelap sebab tiada cahaya terang yang dihidupkan.

  Konsentrasi kami memang ada di titik pengembangan SDM nya, bukan tidak penting membangun infrastruktur tapi rasanya keterlaluan saja, jika setiap tahun membangun jalan tapi sarana pendidikan diabaikan, hampir semua dusun tidak memiliki sarana pendidikan pemula.

TK/PAUD dan sejenisnya tidak tersedia padahal itu merupakan keniscayaan yang harus ada, sadar atau tidak sekarang ini anak mau masuk pendidikan tingkat dasar (SD/MI sederajat) harus punya ijazah atau sertifikat TK/PAUD atau dengan sebutan lain, padahal penataan dana desa boleh untuk membangun sarana itu; ini ibarat bisul atau bom waktu yang hari ini masyarakat tenang-tenang saja, pajak dalam kurun waktu beberapa tahun kedepan kita masuk dalam perangkap keterpurukan dan ketertinggalan dengan desa tetangga.

Warga dua dusun kota laya dan pattimura bahkan untuk menitipkan anak-anak kita ke Taman Pendidikan Al Qur'an harus menumpang ke Desa Tetangga (Tasik Malaya; red). Apa selamanya kita harus tutup mata dengan fenomena ini, apa kita tega membiarkan generasi bangsa berada dalam keterpurukan dan sudah mengakses pendidikan pemula, jika pemimpin enggan dan tidak peduli dengan pendidikan warganya maka tunggu saja masa kehancuran daerah tersebut, harus diamalkan asas kesukaan sosial bagi seluruh masyarakat.

Selain prioritas pembangunan sarana pendidikan pra-sekolah di beberapa titik memang beasiswa langsung SD, SMP dan SMA juga diupayakan beasiswa kuliah yang pembiayaannya bersumber bukan dari dana desa langsung. Beasiswa dari SD hingga SMA memang boleh menggunakan dana desa langsung tetapi beasiswa untuk kuliah tidak boleh, kan ada sumber lain yang bisa kita gali asal konsen dan serius membangun misalnya dari keuntungan unit usaha seperti BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) yang diciptakan, apa ada unit usaha yang bisa kita bangun di kampung? sama-sama kita jawab baanyak, kuncinya kita konsen dan ikhlas tapi kalau dengan embel-embel kepentingan lain ya sudah, hehehe.

Terakhir pembangunan pesantren menjadi cita-cita besar kami, Kabupaten Kubu Raya ini bisa dibilang kabupaten seribu pesantren, Kecamatan Batu Ampar tidak mampu menyumbangkan satu saja terlebih status satu tidak hanya melekat pada nama desa Pandang Tikar Satu, SDN 1 Batu Ampar ada di sini, SMPN 1 Batu Ampar ada di sini, SMAN 1 Batu Ampar ada di sini, bukan tidak mungkin Pesantren satu juga ada di sini, itu saja kias bangga kalau melekat status kampung pendidikan di sini, bukan tidak mungkin ya!

Berangkat dari beberapa prinsip di lapangan yang kamu temukan selama ini, ada yang anaknya ngotot nyantri tapi orang tua tidak tahan pisah jauh dan kami menemukan anaknya memiliki motivasi tinggi untuk nyantri di pangeran tetapi (maaf) atas keterbatasan finansial keluarga hingga niatan itu harus dikubur.

Semoga niatan baik kita untuk membangun dapat direalisasikan, tidak penting siapa kepala desanya, yang terpenting adalah akan apa yang dapat dilakukan kepala desa nanti sebab urusan mencalonkan diri sebagai kades adalah urusan pengabdian bukan urusan bisnis, sekali lagi bukan urusan bisnis.

Kalau ingin kaya jangan jadi kepala desa tapi lebih baik buka usaha dan jadi business-man sebab kita sama-sama bisa membaca dan mengetahui amanat konstitusi (undang-undang) berapa nominal pendapatan kepala desa itu sendiri.

Profil Penulis

Nama lengkap MU'AMMAR, Putra daerah asli Padang Tikar Satu, jejak pendidikan terakhir Magister Administrasi Publik UNTAN 2015-2017 dan ia pernah menjabat sebagai Ketua Kaderisasi PKC PMII KALBAR pada tahun 2011. Pimpinan Pertukaran Pemuda antar Provinsi tujuan Papua Barat tahun 2012 dan pernah menjadi Ketua Delegasi KALTIM Kapal Pemuda Nusantara Sail Morotai.

Mu'ammar juga aktif di dunia sosial sejak tahun 2006 dimulai sejak berorganisasi di kelas 1 MTs Khulafaurrasyidin, ia juga pernah menjadi pendamping Program di Kementerian sosial RI.

TerPopuler