Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah, Syarif Abdullah Al Kadrie Angkat Bicara | Pontianak Satu

Penghapusan Pendidikan Agama di Sekolah, Syarif Abdullah Al Kadrie Angkat Bicara

Minggu, 07 Juli 2019, 12.06
Foto: Syarif Abdullah Al Kadrie, Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI.
PONTIANAKSATU.ID - Sekretaris Fraksi NasDem DPR RI Syarif Abdullah Al Kadrie menyayangkan pernyataan praktisi pendidikan Setyono Djuandi Darmono yang menyebut bahwa pendidikan agama tidak diperlukan di sekolah, dan hanya akan membuat siswa merasa berbeda.

Menurut Syarif, pernyataan dan analisis yang menyarankan agar mata pelajaran pendidikan agama tidak lagi diajarkan di sekolah sangatlah dangkal.

Syarif berpandangan bahwa hal tersebut justru menunjukkan sikap yang tidak memahami arti hidup berkebinekaan. Untuk itu, dalam hemat Syarif Abdullah Al Kadrie, usul peniadaan pendidikan agama di sekolah tidak memiliki pijakan yang kuat.

“Ini memperlihatkan tidak paham arti hidup dalam kebinekaan,” kata Syarif, Jumat (05/07/2019).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) NasDem Kalimantan Barat ini melanjutkan pernyataan itu juga menunjukkan ketidakpahaman dengan makna yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, yang menjunjung tinggi terhadap keyakinan beragama.

“Yang artinya, setiap warga negara Indonesia wajib punya agama,” ungkapnya.

Sebelumnya, Darmono pada acara bedah bukunya yang ke 6 berjudul Bringing Civilizations Together di Jakarta, Kamis (04/07/2018) mengatakan, pendidikan agama tidak perlu diajarkan di sekolah. Menurutnya, agama cukup diajarkan orang tua masing-masing atau lewat guru agama di luar sekolah.

“Mengapa agama sering menjadi alat politik? Karena agama dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Di sekolah, siswa dibedakan ketika menerima mata pelajaran (mapel) agama. Akhirnya mereka merasa kalau mereka itu berbeda,” kata Darmono.

Dia menyarankan Presiden Jokowi untuk meniadakan pendidikan agama di sekolah. Pendidikan agama harus jadi tanggung jawab orang tua serta guru agama masing-masing, bukan guru di sekolah. Pendidikannya cukup diberikan di luar sekolah, misalnya di Masjid, Gereja, Pura, Vihara, dan lainnya.



Menurutnya, sekolah sudah menciptakan perpecahan di kalangan siswa. Mestinya, siswa-siswa itu tidak perlu dipisah dan itu bisa dilakukan kalau mapel agama ditiadakan.

Sebagai gantinya, mapel budi pekerti diperkuat. Dengan demikian sikap toleransi siswa lebih menonjol dan rasa kebinekaan makin kuat.

“Siswa harus diajarkan kalau mereka itu hidup di tengah keanekaragaman. Namun, keanekaragaman dan nilai-nilai budaya itu yang menyatukan bangsa ini, bukan agama,” tandasnya. (Mustofa)

TerPopuler