Raih Delapan Kali WTP, Edi Sebut Ada Peningkatan Kualitas | Pontianak Satu

Raih Delapan Kali WTP, Edi Sebut Ada Peningkatan Kualitas

Selasa, 28 Mei 2019, 22.50
Foto: Edi Rusdi Kamtono, Wali Kota Pontianak saat menerima predikat WTP berdasarkan laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI
PONTIANAKSATU.ID - Pemerintah Kota Pontianak kembali mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2018.

Predikat WTP yang disandang untuk kedelapan kalinya ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). LHP diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat, Joko Agus Setyono kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono di Aula Kantor Perwakilan BPK Provinsi Kalbar, Selasa (28/05/19).

Edi menyatakan, opini WTP yang diraih pemerintah kota Pontianak ini merupakan kedelapan kalinya. Menurutnya, ada perbaikan kualitas dari hasil pemeriksaan pelaksanaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atas laporan keuangan Pemkot Pontianak.

“Alhamdulillah Kota Pontianak menerima predikat WTP tahun ini,” ucapnya.

Diakuinya, masalah yang masih menjadi catatan adalah terkait pencatatan aset serta pemanfaatan aset di Kota Pontianak. Untuk itu, pihaknya sedang terus membenahi supaya pengelolaan aset lebih transparan.

“Apalagi Kota Pontianak ini aset-asetnya berada di lokasi yang strategis,” sebut orang nomor satu di Kota Pontianak.

Ia menyebut, aset yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak tersebar di wilayah Kota Pontianak. Bahkan, tahun ini aset-aset yang berkaitan dengan jalan lingkungan dan aset-aset yang dikerjasamakan juga dicatat.

“Intinya pembenahan administrasi supaya lebih tertata dan bermanfaat serta lebih menguntungkan Pemkot Pontianak,” harapnya.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Joko Agus Setyono menjelaskan, mestinya ada 14 kabupaten maupun kota dan satu provinsi.

“Yang sudah menyerahkan laporan keuangan ada 13 kabupaten dan kota, hanya satu kabupaten sudah menyerahkan tetapi belum lengkap yakni Kabupaten Melawi,” jelasnya.


Joko menerangkan, untuk meraih WTP, ada empat kriteria. Pertama kesesuain dengan standar akuntansi pemerintahan, kedua, sistem pengendalian internalnya harus baik, ketiga kecukupan pengungkapan dan, keempat kecukupan bukti.

TerPopuler